bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti apel bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (15/9).
Kegiatan apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara hybrid sebagai bentuk kedisiplinan dan kebersamaan ASN dalam memperkuat integritas serta profesionalisme birokrasi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, yang berperan sebagai pembina apel, menyampaikan sambutannya.
Otto Hasibuan berfokus pada pentingnya netralitas ASN, khususnya pasca-aksi unjuk rasa yang berlangsung pada akhir Agustus 2025.
Otto Hasibuan menekankan bahwa netralitas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama yang menjamin pelayanan publik berjalan adil, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.
Netralitas ini, lanjutnya, harus diwujudkan dalam tiga aspek utama, yaitu sikap dan tindakan, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan birokrasi.
ASN diminta untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tetap memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat, dan mengambil keputusan berdasarkan hukum serta regulasi yang berlaku.
Wamenko juga memberikan pesan mengenai pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan.
