jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono merespons soal penayangan video sosialisasi capaian pemerintah di bioskop.
Dia menjelaskan setiap bentuk komunikasi publik pemerintah harus berlandaskan asas transparansi, proporsionalitas, serta kepatuhan pada norma hukum dan etika komunikasi.
“Saya menghargai perhatian publik terhadap dinamika komunikasi pemerintah, termasuk soal penayangan video sosialisasi di ruang-ruang komersial seperti bioskop,” kata Dave, Senin (15/9).
Dave menilai jika penayangan tersebut bertujuan informatif dan tidak melanggar hukum, hal itu merupakan hak pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Namun, lanjutnya, Komisi I DPR RI juga mencermati beragam respons publik di ruang digital maupun media sosial, baik apresiasi maupun kritik.
“Kritik dan apresiasi adalah bagian dari ekspresi warga negara yang harus dihormati. Justru dari situ kami bisa menilai efektivitas komunikasi pemerintah,” jelasnya.
Komisi I DPR RI mendorong agar sosialisasi dilakukan dengan pendekatan inklusif, tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik, dan menjaga sensitivitas sosial.
Dia juga meminta pemerintah memastikan pesan yang disampaikan informatif, kontekstual, dan tidak menimbulkan persepsi kontraproduktif.
