jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Suku Sebyar (LPMS-Sebyar) Teluk Bintuni Aloysius Serang berterima kasih kepada Senator Filep Wamafma, anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat yang terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat khususnya Suku Besar Sebyar, Kabupaten Teluk Bintuni.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Senator Filep Wamafma (Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, red) yang telah memfasilitasi perjuangan hak-hak masyarakat Suku Besar Sebyar di DPD RI,” ujar Aloysius Serang seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan dan BPI Danantara yang digelar Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
RDP yang dipimpin Ketua BAP DPD RI (Senator DI Yogyakarta) Ahmad Syauqi Soeratno itu untuk menindaklanjuti pengaduan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Suku Besar Sebyar (LPMS-Sebyar) Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
Aloysius Serang juga berterima kasih kepada BAP DPD RI karena dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat adat Suku Besar Sebyar, Teluk Bintuni.
Untuk diketahui, Perwakilan Suku Besar Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat mendatangi Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat terkait kompensasi proyek BP LNG Tangguh di wilayah tersebut.
Di tempat yang sama, Kepala Suku Besar Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat H. Aci Kosepa mengatakan dirinya bersama perwakilan masyakat Suku Besar Sebyar datang ke Jakarta untuk membicarakan konpensasi dari proyek kilang LNG Tangguh. Untuk diketahui LNG Tangguh terkait proyek produksi gas alam cair.
“Saya datang di Jakarta untuk membicarakan kompensasi train atau kilang LNG Tangguh bagi kami masyarakat adat Suku Besar Sebyar,” ujar Aci Kosepa.
Menurut Aci Kosepa, kompensasi kepada masyarakat Suku Besar Sebyar terkait 90 sumur LNG Tangguh belum dibayarkan sebesar Rp 90 miliar.
