jpnn.com, JAKARTA - Kompolnas merespons usulan pembentukan komisi reformasi Kepolisian. Polri sendiri disebut sudah melakukan perbaikan dalam waktu belakangan terakhir.
Adapun, gagasan tersebut digulirkan oleh tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam menjelaskan pentingnya untuk mengingat kembali spirit reformasi dalam setiap upaya pembenahan institusi Polri.
Pasalnya, Korps Bhayangkara juga merupakan hasil dari agenda reformasi sebagaimana yang diperjuangkan oleh rakyat ketika itu.
Anam menyebut Kepolisian lahir dari rahim reformasi dengan tujuan menciptakan negara yang lebih demokratis, penegakkan hukum yang baik, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga.
“Spirit dari tokoh-tokoh ini ya mengingatkan kita semua bahwa Kepolisian itu lahir dari rahim reformasi. Artinya memang ada semangat di situ, semangat untuk menjadikan negara kita menjadi yang jauh lebih demokratis ya,” kata Anam kepada wartawan, Sabtu (13/9).
Dalam hal ini, Anam menuturkan bahwa, Polri sendiri terus melakukan upaya dan strategi untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi mewujudkan institusi yang dicintai oleh masyarakat.
"Dalam beberapa tahun ini Pak Listyo misalnya srbagai Kapolri selalu menekankan ayo humanis profesional cuman memang karenq instrumennya belum memadai sehingga belum ada sesuatu yang jauh lebih konkret terhadap perspektif humanis dan profesionalitas itu juga penting," ujarnya.
Oleh karenanya, kata Anam, reformasi ini tidak berangkat dari titik nol. Tapi, sudah ada perbaikan ataupun reformasi dari segi pelayanan, pengaduan dan bagaimana melakukan penindakan terhadap masyarakat.
"Bagaimana pelayanan yang baik ya ada upaya untuk digitalisasi pelayanan SIM, pengaduan kalau ada pelanggaran oleh anggota bisa langsung antara pengadu masuk ruang online itu bisa melakukan pengaduan jadi kalau ini bergulir tidak berangkat dari 0. Sehingga kita bisa memastikan arah lebih humanis lebih profesional apalagi kemarin doktrinnya profesional dan humanis itu yang penting," papar Anam.
Di sisi lain, Anam juga menyinggung soal pentingnya penyesuaian kepolisian dalam beradaptasi saat perkembangan zaman, khususnya ruang digital. Tantangan di era keterbukaan informasi menuntut kepolisian memastikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul.
“Misalnya kalau berangkat dari aksi Agustus kemarin, itu kan dinamikanya berbeda dengan kalau kita membayangkan aksi-aksi yang ruang digitalnya belum terlalu lebar gitu ya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anam menegaskan bahwa seluruh instrumen Kepolisian harus dikaji apakah masih relevan dengan perkembangan zaman, sehingga perlindungan hak masyarakat dapat dimaksimalkan.
“Bisa dilihat bagaimana yang instrumen-instrumen yang anda itu sesuai enggak dengan perkembangan zaman sehingga bisa memastikan perlindungan masyarakat ya, jaminan hak masyarakat itu bisa maksimal,” pungkas dia. (cuy/jpnn)
