jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi keterlibatan TNI dan ASN dalam Komponen Cadangan (Komcad) untuk menjaga demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6).
Koalisi memandang mobilisasi militer dalam demonstrasi menjadi opsi terakhir ketika aparatur sipil tak mampu menangani situasi.
"Koalisi memandang pengerahan TNI untuk menghadapi aksi demonstrasi di beberapa titik di Jakarta adalah kebijakan yang keliru," kata koalisi dalam keterangan pers yang disampaikan Ketua YLBHI Muhammad Isnur dikutip Sabtu (13/6).
Koalisi juga memandang langkah pengerahan anggota Komcad menjaga demonstrasi menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan pembentukan.
Dalam sistem pertahanan negara, ujar koalisi, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan memperkuat komponen utama menghadapi ancaman negara.
"Oleh karena itu, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas," ungkap koalisi.
Kabar pengerahan anggota Komcad menjaga demonstrasi menyeruak setelah terbit surat Kemhan pada 11 Juni 2026 nomor B/752/VI/2026/BACADNAS.
Surat itu memerintahkan pengerahan sekitar 500 ASN yang tergabung dalam Komcad dari berbagai kementerian mengikuti Apel Siaga di Kemhan pada 12 Juni 2026.
