jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan mengapresiasi Prabowo Subianto sebagai satu-satunya presiden yang kembali mengangkat Menteri Haji.
Menurut Indra, jabatan tersebut dulu pernah ada dalam Kabinet Dwikora pada 1965 yang awalnya bernama Menteri Urusan Haji.
Jabatan tersebut kemudian dihapus setahun kemudian atau pada 1966.
Selanjutnya pada 2025, jabatan tersebut dibentuk kembali sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Indra menyampaikan itu dalam Public Lecture bertajuk 'Pengelolaan Dana Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan pada Investasi Surat Berharga BPKH' di Auditorium Prof. Dr. Suwito, M.A.
“Di antara negara muslim dunia, hanya Presiden Prabowo dan Indonesia yang memiliki atensi khusus dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah,” kata Indra dalam keterangannya, Sabtu (13/9).
Terlebih, menteri yang diangkat adalah Kiai Gus M. Irfan Yusuf yang merupakan keturunan Hadratussyaikh Hasyim Asyari dan Wakil Menteri Dahnil Azhar.
Dia menyebutkan BPKH siap bahu membahu mendukung Kementerian Haji dan Umrah, sehingga masalah perhajian dengan biaya yang masih dirasa mahal (Rp 89 juta per jemaah pada 2025) dan durasi antrean panjang (25-49 tahun) dapat diatasi.
