jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong pemerintah memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi untuk mencegah penimbunan dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, menyoroti praktik penggunaan banyak barcode di sejumlah daerah yang diduga dimanfaatkan untuk menimbun stok solar.
"Untuk solusi jangka pendek, hal paling penting adalah menjaga stabilitas pasokan dan memperketat pengawasan distribusi agar tidak terjadi panic buying," kata Anggawira, melalui sambungan telepon dari Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut dia, pemerintah juga perlu mengoptimalkan distribusi solar subsidi di daerah rawan antrean serta mengawasi konsumsi industri dan kendaraan yang seharusnya menggunakan bahan bakar nonsubsidi.
Anggawira yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia menilai integrasi data digital dan verifikasi kendaraan secara real time perlu diperkuat.
"Termasuk sinkronisasi barcode dengan identitas kendaraan, NIK, pola konsumsi hingga lokasi pengisian," ujarnya.
Dia juga mendorong pengawasan lebih ketat di Pertamina dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di wilayah yang rawan penyalahgunaan solar subsidi.
"Pengawasan tidak hanya manual tetapi juga berbasis digital analytics sehingga pola pembelian yang abnormal bisa cepat terdeteksi," kata Anggawira.
