jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menyampaikan pemerintah pusat mendorong penguatan perencanaan dan penganggaran daerah yang mendukung prioritas nasional.
Hal itu diungkapkan Agus Fatoni saat Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah menggelar rapat evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu yang lalu.
Adapun fokus rapat adalah efektivitas belanja daerah, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan perencanaan anggaran.
Menurut dia, evaluasi ini dilakukan mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan menindaklanjuti isu-isu strategis lintas kementerian dan lembaga.
“Evaluasi dilakukan untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah yang mendukung prioritas nasional,” ujar Agus Fatoni.
Menurut Fatoni, hasil evaluasi menunjukkan persoalan mendasar dalam struktur APBD Sulawesi Utara.
Sebab, tingginya belanja pegawai dan rendahnya alokasi infrastruktur yang belum memenuhi mandatory 40 persen menjadi sorotan penting.
“Oleh karenanya perlunya pengendalian belanja nonprioritas, inovasi pendanaan, penguatan regulasi,” jelas Agus.
