jpnn.com, JAKARTA - Tokoh pemuda Umar Abdul Aziz menyoroti banyaknya persoalan bangunan yang diduga bermasalah terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jakarta Barat. Umar menilai sorotan publik yang langsung mengarah kepada Wali Kota perlu diluruskan.
Menurutnya, rantai koordinasi dan pengawasan di tingkat suku dinas (sudin) hingga dinas Provinsi DKI Jakarta juga harus diperiksa.
Umar mengingatkan jangan sampai Wali Kota Jakbar menjadi pihak yang paling mudah disalahkan hanya karena persoalan di lapangan muncul ke permukaan, sementara proses pengawasan, koordinasi, dan pelaporan dari jajaran teknis belum tentu berjalan sebagaimana mestinya.
“Jangan setiap ada persoalan di lapangan, ujung-ujungnya wali kota yang disalahkan. Harus dilihat dulu bagaimana proses koordinasi dan pelaporannya. Apakah semua persoalan yang ditemukan sudin dan jajaran teknis sudah dilaporkan kepada wali kota?” ujar Umar dalam pertemuan masyarakat Betawi bersama Wali Kota Jakarta Barat.
Menurut Umar, masyarakat wajar mempertanyakan persoalan bangunan yang muncul di wilayah Jakarta Barat. Namun, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada kesimpulan bahwa seluruh kesalahan berada di tangan Wali Kota.
Dia menilai ada rantai kewenangan yang harus dibedah secara terang. Sebab, sudin yang bekerja di wilayah Jakarta Barat berada dalam struktur perangkat daerah yang memiliki koordinasi dengan dinas di tingkat Provinsi DKI Jakarta.
“Wali Kota tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan teknis yang terjadi di setiap wilayah kalau tidak mendapatkan laporan dari jajaran yang menangani langsung di lapangan,” ujar dia.
Umar mengingatkan lemahnya koordinasi maupun mekanisme pelaporan berpotensi membuat persoalan di lapangan tidak segera diketahui pimpinan.
