jpnn.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran pada 2026. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pun telah disepakati bersama dengan DPRD Jabar pada Jumat (31/10/2025).
Dalam KUA PPAS disepakati APBD untuk tahun depan menjadi Rp 28,4 triliun, dari yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 31 triliun.
Pengurangan dana ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) ke Jabar sebesar Rp 2,4 triliun.
Oleh karena itu, Dedi memutuskan untuk melakukan efisiensi di 2026 dengan meminimalisir belanja-belanja di perangkat daerah. Mulai dari perjalanan dinas dan beberapa hal lainnya.
"Biasa dikurangin perjalanan dinas, belanja makan minum, bayar air, bayar listrik, biaya pemeliharaan, alat tulis kantor, dan kemudian kami juga akan melakukan WFH agar tidak terjadi penumpukan pegawai provinsi Jawa Barat di kantor," kata Dedi, dikutip Sabtu (1/11).
Rencana WFH sendiri akan dilakukan mulai bulan ini dengan mekanisme satu minggu sekali pada hari Kamis pegawai di lingkungan Pemprov Jabar bisa bekerja di luar kantor.
Sementara, pada bulan berikutnya, Desember skema WFH yang dilakukan yaitu 50/50, setengah dari pegawai setiap perangkat daerah melakukan kerja di luar, sebagiannya lagi di kantor.
"Karena semakin banyak orang di kantor semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," ujarnya.
