jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana menegaskan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
“Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu isu prioritas pemerintah saat ini,” ujar Eka dikutip Sabtu (17/1).
Pemerintah disebut sedang memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui digitalisasi bantuan sosial, dengan didukung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah meluncurkan Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin serta Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pelatihan keterampilan dan perluasan akses permodalan.
Dalam jangka menengah-panjang, pembangunan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Sebagai bentuk komitmen nasional, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi landasan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ungkap Eka Chandra.
Di sisi lain, dia mengatakan bencana alam di wilayah Sumatra menambah tantangan baru dalam penanggulangan kemiskinan.
Karena itu, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatra.
