jpnn.com, JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari capaian pelunasan biaya haji yang belum optimal hingga isu integritas birokrasi. Hal ini dilakukan guna memastikan langkah perbaikan sistem berjalan sinkron.
"Saya hadir di sini untuk berbenah. Tidak perlu takut atau menutup-nutupi masalah yang ada," kata Menhaj saat kunjungan supervisi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 15 Januari 2026.
Kunjungan ini bertujuan melakukan peninjauan mendalam serta evaluasi langsung terhadap berbagai persoalan penyelenggaraan haji di daerah.
Dalam arahannya, Menhaj menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya untuk "belanja masalah" dan mendengar langsung kendala riil di lapangan.
Dia mengajak seluruh stafnya untuk memperbaiki sistem dan membenahi kekurangan masa lalu. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa.
Menhaj memberikan perhatian khusus pada beberapa isu-isu strategis di NTB, salah satunya terkait pelunasan Bipih yang masih di bawah 100%.
"Ini sebagai 'alarm keras' dan saya ingin identifikasi faktual apakah karena data jemaah bermasalah, komunikasi dan sosialisasi lemah, atau ada faktor eksternal," ujar Menhaj.
Selain itu, Menhaj juga menyinggung masalah gagal tender proyek Asrama Haji Mataram yang terjadi sebanyak dua kali. Ia menegaskan tidak boleh ada proyek yang dijadikan "ladang bancakan" atau keuntungan pihak tertentu. Sesuai dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto, Kemenhaj akan melakukan apa pun demi kebaikan jemaah, termasuk memberantas "mafia-mafia haji" di luar maupun dalam negeri.
