jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan peran partainya di parlemen dijalankan sebagai kekuatan penyeimbang dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Menurut Hasto, Ketua DPR RI Puan Maharani telah menjabarkan bagaimana praktik kehidupan parlemen harus disesuaikan dengan sistem presidensial. Dalam sistem tersebut, efektivitas pemerintahan membutuhkan padanan berupa multipartai yang sederhana.
“Dalam sistem presidensial, partai yang terlalu banyak justru membuat pemerintahan tidak efektif. Karena itu, pengaturan seperti parliamentary threshold dan pembentukan fraksi merupakan bagian dari penataan sistem politik,” kata Hasto.
Dia menjelaskan Rakernas PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa penataan sistem politik harus berjalan beriringan dengan penataan sistem hukum agar tercipta keadilan. Berbeda dengan sistem parlementer yang mengenal garis tegas antara koalisi pemerintah dan oposisi, Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal.
“Kita bukan sistem parlementer. Karena itu, PDI Perjuangan menjalankan fungsi penyeimbang. Semua pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, terikat pada Pancasila dan konstitusi,” ujarnya.
Hasto menegaskan setiap kebijakan pemerintah yang sejalan dengan ideologi, konstitusi, dan kepentingan rakyat akan didukung. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan pandangan, PDI Perjuangan akan menawarkan opsi kebijakan alternatif.
Dia mencontohkan, dalam sektor pangan PDI Perjuangan mengusung konsep kedaulatan pangan, sedangkan di bidang pertahanan, partai berlambang banteng itu mengedepankan konsep geopolitik Soekarno yang menyesuaikan postur pertahanan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.
“Defense system kita harus dibangun dari laut dan udara. Bung Karno punya cita-cita Indonesia menjadi negara terkuat dari Samudera Indonesia menuju masa depan Pasifik,” katanya.
