jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebijakan abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto secara resmi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengundang perhatian banyak pihak.
Salah satunya, Ahli Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel, yang menyebut langkah Presiden Prabowo tersebut perlu diacungi jempol.
Namun, menurutnya ada tiga persoalan dalam permasalahan ini.
Pertama, apa sesungguhnya yang menyebabkan dua orang ini saja, yaitu Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto saja yang kemudian mendapatkan Abolisi dan Amnesti, bagaimana dengan koruptor-koruptor lainnya?.
Apakah mereka mendapatkan layanan serupa? Sehingga kalau kemudian masalah metode ini tidak digamblangkan secara eksplisit, maka jangan salahkan bunda mengandung kalau kemudian dirinya bertanya-tanya apakah keputusan Presiden Prabowo ini sunggu-sungguh objektif, sungguh-sungguh rasional, sungguh-sungguh terukur atau tidak.
“Beda misal ketika ada terpidana, berarti sudah ada dalam penjara, kemudian harus ditakar kembali nasibnya, apakah pantas untuk mendapatkan keringanan misalnya,” ucapnya Reza dikutip dari kanal YouTube @fgMedia pada Rabu (6/8).
Otoritas pemasyarakatan punya yang namanya Risk Assessment. Risk Assessment itu, diselenggarakan hingga pada akhirnya otoritas pemasyarakatan mantap percaya diri mengatakan napi A kebahayaannya sekian levelnya, napi yang ini tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya, dan napi ini ternyata responsif alias berperilaku baik terhadap program pemasyarakatan, program pembinaan yang telah diselenggarakan.
Kalau hasil risk assesmentnya sebagus itu, maka pemasyarakatan akan memberikan rekomendasi bahwa napi yang satu ini layak untuk mendapatkan keringanan hukuman pidana.
