jpnn.com - BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel mempercepat proses administrasi penerbitan SK PPPK paruh waktu.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Kalsel Satyawirawan mengatakan, proses pengangkatan PPPK paruh waktu saat ini sudah memasuki tahap penerbitan Surat Keputusan (SK).
"Sebagian SK bahkan sudah dicetak dan ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan," ujar Satyawirawan dikonfirmasi di Banjarmasin, Senin (24/11).
Dikatakan, dari total 6.420 pegawai yang sebelumnya terdata, terdapat 15 orang yang dinyatakan gagal diusulkan karena berbagai alasan, seperti meninggal dunia dan mengundurkan diri setelah mendapatkan pekerjaan di tempat lain.
Dengan demikian, jumlah terakhir yang akan diterbitkan SK-nya sebanyak 6.403 orang, dengan TMT pada 1 Oktober dan 1 November 2025, serta Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) pada 1 Januari 2026.
Dia menambahkan, penyerahan SK PPPK paruh waktu dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Desember 2025, sambil menunggu kepastian jadwal dari Gubernur Kalsel.
“Kita (Pemprov Kalsel) jadwalkan di atas tanggal 10 Desember. Namun, kepastian tanggal tetap menunggu konfirmasi Bapak Gubernur,” jelasnya.
Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu direncanakan dilaksanakan di halaman Kantor Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru.
