jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara dengan mengganti pucuk pimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, juga dibentuk kementerian baru, yaitu Kementerian Haji.
Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tunjung Sulaksono menyoroti pentingnya kehati-hatian menteri baru hasil reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu kontroversi di tengah publik.
Tunjung mengatakan bahwa kemampuan komunikasi politik dan public speaking para menteri harus terus ditingkatkan untuk menjaga citra dan kepercayaan publik.
"Kemampuan komunikasi politik dan public speaking harus terus ditingkatkan," ujarnya dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (9/9).
Menurut Tunjung, reshuffle yang mengganti lima menteri merupakan langkah strategis pemerintah untuk merespons ketidakpuasan publik, termasuk tekanan dari gerakan "17+8" yang menuntut perbaikan kinerja dan transparansi dari para pejabat pemerintah.
Menteri baru, kata Tunjung, tidak hanya dituntut untuk menampilkan kinerja optimal, tetapi juga harus segera mengambil langkah-langkah strategis yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.
"Menteri baru harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi penyebab kemarahan publik," ujarnya.
Pakar tersebut juga menekankan pentingnya program-program "quick wins" dalam 100 hari pertama masa jabatan, khususnya di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, agar dampak perubahan dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat.
