jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta adaptasi sosial budaya para transmigran menjadi kunci agar program transmigrasi tidak menimbulkan konflik horizontal.
Pakar kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Dyah Mutiarin menyebut kedua faktor tersebut krusial untuk memastikan program transmigrasi berjalan efektif, terutama di Papua dan wilayah terdepan, terdepan, dan terluar (3T).
"Keberhasilan transmigrasi tidak hanya bergantung pada kesiapan masyarakat yang berpindah, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah pengirim, dan daerah penerima dalam mengelola program ini," ujar Dyah Mutiarin di Yogyakarta, Selasa (9/9).
Guru Besar UMY yang akrab disapa Arin, itu mengatakan transmigrasi harus dipahami bukan hanya sebagai perpindahan penduduk, tetapi juga sebagai instrumen untuk meratakan pembangunan agar tidak lagi terpusat di Jawa (Jawa-sentris).
Ia menyoroti Papua sebagai salah satu wilayah strategis yang patut dikembangkan melalui program ini, terutama pascapemekaran provinsi.
Arin mengingatkan salah satu tantangan terbesar yang harus diantisipasi dalam program transmigrasi adalah potensi konflik horizontal antara pendatang dan masyarakat lokal. Untuk mencegah hal tersebut, adaptasi sosial budaya menjadi faktor yang sangat penting.
"Adaptasi sosial budaya menjadi faktor penting agar para transmigran dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," katanya.
Ia juga menjelaskan adanya perbedaan pendekatan transmigrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya.
