jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menggelar workshop Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Kamis (9/10). Acara yang digelar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta ini dihadiri anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, kader partai, serta perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Komnas HAM.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa partainya tidak melihat masalah pekerja migran sekadar sebagai persoalan teknis semata.
"Kita melihat berbagai persoalan yang terjadi, seperti penempatan ilegal dan perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, tidak digaji sesuai dengan kontrak, dokumen kerja palsu atau disiksa oleh majikan," ujar Hasto.
Dia menambahkan bahwa berbagai tragedi kemanusiaan ini menggugah perasaan semua pihak untuk melindungi pekerja Indonesia. Hasto mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk memperkuat perlindungan pekerja migran.
"Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran," jelas Hasto.
Workshop yang digelar secara hybrid ini juga menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Eva Trisiana, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayat, dan Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends. Turut hadir anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto, Edy Wuryanto, serta Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu. (tan/jpnn)
