jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengkritisi rencana pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendanai pembangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Kritik tersebut disampaikan menyusul rencana alokasi dana APBN untuk pembangunan ponpes, termasuk Ponpes Al-Khoziny yang baru-baru ini ambruk.
Esther menekankan tanggung jawab pendanaan untuk institusi seperti pesantren, yang berstatus lembaga pendidikan swasta, seharusnya berada di tangan pengelola.
Menurut Esther, tanggungan pembangunan pesantren menggunakan dana APBN hanya akan menambah beban fiskal negara.
"Swasta seharusnya jadi tanggung jawab swasta, karena (kalau ditanggung APBN, red) kan repot," ujar Esther saat dihubungi Jpnn.com, baru-baru ini.
Esther mengingatkan ruang fiskal atau fiscal space yang dimiliki pemerintah saat ini makin kecil dan terbatas.
"Padahal di sisi lain kan, fiskal space atau ruang fiskal yang pemerintah ini kan makin kecil," imbuhnya.
Esther menyoroti kondisi APBN yang terkini harus menanggung biaya fantastis dari berbagai program prioritas pemerintah.
