jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Dewi Juliani menyoroti risiko praktik manipulasi data dalam mekanisme perdagangan emisi saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung Tahun 2025.
Pertanyaan tersebut diajukan kepada calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).
Dewi Juliani menanyakan tantangan yuridis dalam penerapan pajak karbon, khususnya mengantisipasi potensi moral hazard dari perusahaan yang mungkin memanipulasi data emisi.
“Yang ingin saya ketahui, bagaimana mengantisipasi potensi moral hazard dalam mekanisme perdagangan emisi, misalnya praktik manipulasi data emisi oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak,” tanya Dewi Juliani.
Menanggapi hal itu, Diana Malemita Ginting mengakui bahwa manipulasi data merupakan risiko serius dalam kebijakan pajak karbon.
“Ini memang menjadi salah satu risiko yang perlu dipikirkan. Kalau kita ibaratkan seperti meteran listrik, angka yang ditunjukkan bisa saja tidak sesuai realita. Bisa jadi data emisi yang dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya. Kalau ini dibiarkan, tentu akan merugikan tujuan perlindungan lingkungan,” kata Diana.
Diana menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat dari kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah praktik tersebut.
“Mitigasi risiko ini harus dipikirkan sejak awal. Perlu sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan bisa mencegah manipulasi data. Mekanisme verifikasi independen, atau regulasi yang menjamin keakuratan laporan perusahaan, harus disiapkan,” ujarnya menambahkan.
