jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI sekaligus senator dari Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma mengapresiasi sikap musikus tanah air yang menarik diri dari panggung Pestapora 2025 lantaran sempat disponsori oleh PT Freeport Indonesia.
Senator Filep menilai tindakan ini menjadi simbol solidaritas dan dukungan atas perjuangan dan gugatan-gugatan rakyat Papua terhadap dampak beroperasinya PT Freeport Indonesia.
“Ini adalah kesadaran luar biasa sekaligus bentuk kritik sosial yang sensitif terhadap penderitaan suku Papua atas dampak operasional Freeport. Puluhan tahun Freeport beroperasi sejak kontrak karya awal pada 1967 lalu, suku asli Papua utamanya suku Amungme dan Kamoro masih hidup miskin meski tanah ulayatnya dikeruk habis. Bahkan yang terlihat adalah dampak kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup dan hak-hak masyarakat adat OAP untuk hidup sehat dan sejahtera di atas tanahnya di atas hasil SDA yang melimpah. Sungguh miris,” ujar Senator Filep, Minggu (7/9/2025).
Menurut Filep, anak-anak di wilayah pesisir Mimika masih minim kualitas literasi dan pendidikannya. Akses kesehatan pun masih sangat butuh diperhatikan.
“Saya kira gelontoran dana yang disebut Freeport Rp 33,9 triliun dari 1992-2023 untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya semestinya sudah banyak berdampak, meski tak sebanding dengan besarnya eksplorasi SDA dan kerusakan lingkungan selama ini,” tegas Senator Filep.
Lebih lanjut, Pimpinan Komite III DPD RI yang membidangi seni dan budaya ini mendukung musisi-musisi Indonesia yang turut menyuarakan perjuangan rakyat Papua melalui ekspresi seni musik, platform media sosial dan dukungan moral maupun finansial untuk masyarakat Papua.
“Kami sangat apresiasi band-band seperti Sukatani, Efek Rumah Kaca (ERK), The Jeblogs, Negativa, Leipzig, Kelelawar Malam, Rebellion Rose, dan lainnya yang batal tampil, juga band yang tampil dan mendonasikan hasilnya kepada perjuangan WALHI dan rakyat Papua. Saya juga mengapresiasi penyelenggara Pestapora 2025 yang merespons cepat kritik ini dan membatalkan kontrak dengan Freeport, ini semua menjadi simbol penting keberpihakan bersama perjuangan rakyat Papua,” katanya.
Pace yang dikenal aktif melakukan advokasi hak masyarakat adat Papua itu lantas menekankan kritik terbuka yang mengiringi gelaran pestapora ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas.
