jpnn.com, JAKARTA - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memberikan catatan kritis terhadap kinerja pilar ekonomi dan industrialisasi pemerintahan kabinet Merah Putih di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut lembaga kajian tersebut, pilar ini masih berada dalam kategori "Developing" atau perlu perbaikan.
Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 8 persen pada tahun 2029 yang dicanangkan pemerintah, menghadapi sejumlah tantangan signifikan.
Salah satu sorotan utama yakni implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) nomor 8, Badan Penerimaan Negara dan rasio penerimaan 23%.
Gundy menilai realisasi program ini masih minim, tercermin dari target penerimaan pajak belum tercapai dan masih berada di bawah target yang ditetapkan untuk tahun 2025.
"Pengembangan sistem negara itu, kelihatannya masih minim. Jadi, kalau kita melihat target dari penerimaan pajak itu masih rendah, di bawah target yang ditetapkan tahun 2025," ujar Gundy di kawasan Sisingamaharaja, Senin (20/10).
Selain itu, Gundy menyoroti kurangnya pembangunan infrastruktur, yang berkontribusi pada tingginya biaya logistik.
Biaya logistik yang masih tinggi dan rantai pasok yang belum terintegrasi di berbagai daerah menjadi tantangan utama lainnya.
