jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah besar transisi energi nasional dengan serangkaian capaian di sektor kelistrikan dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Dalam beberapa bulan terakhir pemerintah meresmikan puluhan proyek pembangkit EBT termasuk 55 proyek yang diresmikan serentak di 15 provinsi sebagai bagian dari upaya memperluas pasokan listrik hijau ke pelosok negeri.
Peresmian itu menambah kapasitas pembangkit terbarukan dan program akses listrik desa sekaligus merepresentasikan investasi ratusan triliun rupiah yang mulai mengalir ke proyek EBT.
Angka-angka perencanaan menyokong ambisi tersebut. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 memproyeksikan penambahan kapasitas baru sebesar 69,5 GW, yang mana sekitar 42,6 GW (sekitar 61 persen dari total tambahan) direncanakan berasal dari energi terbarukan, plus 10,3 GW untuk sistem penyimpanan energi langkah teknis krusial untuk menanggulangi variabilitas PLTS dan PLTB.
Implementasi rencana itu diperkirakan memerlukan investasi besar dan kerja lintas sektor agar target dapat direalisasikan.
Potensi alamiah Indonesia dipakai sebagai alasan optimistis: Kementerian ESDM mencatat potensi teknis EBT mencapai 3.686 GW, dengan potensi surya sangat dominan membuka peluang besar bagi pengembangan PLTS atap, terapung, dan ladang surya skala besar.
Sementara realisasi bauran EBT dalam sistem kelistrikan nasional telah menanjak ke kisaran 14 persen pada periode terakhir yang dilaporkan, menunjukkan kemajuan tetapi sekaligus mengingatkan bahwa masih banyak celah yang harus ditutup untuk mencapai target 100 persen listrik dari EBT.
Para pengamat menyambut capaian ini dengan optimisme namun juga kehati-hatian. Fabby Tumiwa selaku CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), menyatakan target ambisius untuk menggerakkan seluruh pasokan listrik ke sumber terbarukan dalam dekade mendatang adalah “sinyal kuat” bahwa bangsa ini serius melakukan transisi.
