jabar.jpnn.com, BOGOR - Perwakilan tingkat tinggi dari berbagai negara anggota UNFCCC, termasuk organisasi nonpemerintah (NGO), sektor swasta, masyarakat adat, petani, serta para pengamat, menghadiri Third Annual High-Level Ministerial Roundtable on Just Transition.
Forum resmi di bawah UAE Just Transition Work Programme (JTWP) ini bertujuan memperkuat komitmen global untuk mewujudkan transisi energi dan pembangunan rendah karbon yang inklusif, berlandaskan hak asasi manusia, serta menjamin keadilan sosial.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut mandat Keputusan 1/CMA.4 dan 3/CMA.5, yang menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi beremisi rendah perlu dilaksanakan melalui dialog sosial yang efektif, tidak meninggalkan kelompok rentan, serta memastikan tersedianya perlindungan sosial bagi pekerja dan masyarakat terdampak.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa negara maju dan berkembang memiliki pemahaman yang sama bahwa transisi berkeadilan tidak hanya terbatas pada sektor energi.
“Transisi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja hijau, dan memastikan kelompok rentan tidak tertinggal,"
"Negara berkembang juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas, dengan tetap berlandaskan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC),” ujar Hanif.
Hanif mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut masih terdapat perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang.
Kelompok G77 & China secara tegas mendorong pembentukan mekanisme baru untuk mendukung implementasi transisi berkeadilan.
