jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan urgensi reformasi skema pembiayaan untuk memberdayakan UMKM dan pelaku usaha mikro.
Menurutnya, masih banyak UMKM yang menghadapi tantangan permodalan signifikan.
"Tidak ada waktu untuk berjalan lambat. Di luar sana ada jutaan usaha masyarakat sedang berlari mengejar kesempatan hidup yang lebih baik," katanya saat memberikan keynote speech pada acara Talkshow "Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat" di Ruang Heritage, Gedung Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Senin (24/11).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Haris, dengan bertema "Kolaborasi Pendanaan untuk Indonesia Berdaya".
Gus Muhaimin berkata bahwa kementeriannya telah mengidentifikasi tantangan nyata yang menghambat pemberdayaan, yakni kewajiban agunan yang ketat, literasi keuangan yang terbatas, dan inovasi yang cenderung lambat dari lembaga keuangan formal. Sementara itu, ungkap dia, UMKM yang memiliki arus kas bisnis sehat namun tidak memiliki aset sering kali kesulitan mengakses pembiayaan legal di perbankan.
"Akibatnya, layanan pinjol (pinjaman online) menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat, meskipun membawa risiko bunga yang mencekik dan potensi gagal bayar yang tinggi," tuturnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, lanjut Gus Muhaimin, Kemenko PM mengusulkan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif melalui tiga pilar utama:
- skema pembiayaan mikro tanpa agunan yang tetap prudent dengan penilaian kelayakan kredit berdasarkan arus kas bisnis yang sehat (innovative credit scoring)
- skema pembiayaan yang disertai pendampingan atau inkubasi usaha
- bunga kompetitif dengan skema angsuran yang fleksibel melalui berbagai platform pembayaran.
"Akselerasi dalam mewujudkan pembiayaan inklusif sebagai kenyataan, bukan sekadar wacana," ucapnya.
