jpnn.com, JAKARTA - Food Policy Fellowship 2025 yang diselenggarakan oleh Pijar Foundation bekerja sama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, resmi ditutup.
Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dr. Anas Ma’ruf, MKM menyatakan forum tersbeut berhasil menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan pengendalian gula, garam dan lemak (GGL) serta reformulasi pangan nasional.
Selama dua hari, perwakilan pemerintah, industri, akademisi dan organisasi masyarakat sipil berdiskusi intensif untuk menyelaraskan pemahaman teknis untuk menutup kesenjangan regulasi PP 28/2024 Tentang Kesehatan, serta menyusun langkah kolaboratif lintas sektor.
Fellowship yang bertajuk “Indonesia Symposium on Nutrition Policy and Collaborative Reformulation” peserta menyepakati bahwa penyamaan persepsi dan definisi operasional terkait turunan PP 28/2024 menjadi kebutuhan mendesak.
Peserta menyoroti bahwa Indonesia memerlukan kejelasan mengenai batas ambang GGL, kategori produk prioritas serta standar implementasi yang konsisten agar regulasi dapat diterapkan secara efektif dan sesuai kapasitas industri.
Selain itu, perbedaan pandangan mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan pemanis (Non-Sugar Sweetener/NSS) menunjukkan perlunya harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional untuk mempercepat inovasi tanpa mengurangi keamanan pangan.
“Penurunan faktor risiko penyakit tidak menular menjadi agenda penting karena langsung mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan keunggulan manusia Indonesia. Kesehatan untuk semua adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar dr. Anas.
Selain penyelarasan definisi, para pemangku kepentingan juga menyoroti kebutuhan mendesak akan roadmap implementasi GGL yang terukur dan bertahap, dengan timeline tahunan dan aktivitas implementatif yang jelas. Roadmap tersebut dipandang krusial untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, memberikan ruang transisi bagi industri dan memastikan bahwa kebijakan menganut prinsip human-centric policy, yang tidak hanya kuat secara regulasi tetapi juga aplikatif sesuai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
