jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha penyeberangan Gapasdap menilai permintaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Kementerian Perhubungan RI untuk menambah kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk belum tepat.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah menyusul terjadinya kemacetan panjang akibat dihentikannya 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kemenhub, di mana LCT tersebut sudah beroperasi puluhan tahun di lintasan tersebut.
Penghentian yang berlangsung sekitar lima hari itu telah menyebabkan antrean kendaraan, terutama truk, mengular hingga sepanjang 40 kilometer.
Kondisi tersebut memicu protes keras masyarakat yang kemudian viral di media sosial. Dan Kini, 15 kapal tersebut telah kembali beroperasi.
Rahmatika, Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, mengungkapkan kemacetan yang terjadi di Ketapang bukan disebabkan oleh kekurangan kapal, melainkan karena keterbatasan jumlah dermaga.
"Sebanyak 56 kapal yang ada saat ini hanya bisa dioperasikan 28 kapal karena keterbatasan dermaga. Bila penambahan kapal tetap dilakukan, hal itu hanya akan menambah deretan kapal-kapal yang menganggur karena tidak memiliki tempat sandaran (dermaga). Artinya, penambahan kapal bukan berarti menambah kapasitas muat atau daya angkut tapi malah menimbulkan antrian panjang operasional kapal karena kekurangan dermaga," ujar alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu.
Gapasdap menyarankan agar yang ditambah bukan kapal, melainkan dermaga sebanyak minimal dua pasang maksimal lima pasang untuk mengantisipasi 28 kapal yang menanggur, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal, bila 3 pasang dermaga saja sudah 12 kapal yang bisa beroperasi.
“Ngapain tambah kapal? Ekonomi kita masih sulit. Dengan penambahan dermaga tersebut sudah bisa mengantisipasi 50 persen tambahan demand kendaraan sekaligus antisipasi dermaga-dermaga yang banyak rusak saat ini serta adanya jalan tol Probowangi nantinya," tutur dia.
.jpeg)
