jateng.jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak pemerintah mengevaluasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menurutnya, langkah ini berpotensi menambah beban luar biasa bagi rakyat Indonesia, baik dari segi biaya transportasi maupun akomodasi.
"Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan saat ini dikunjungi kurang lebih 10 juta orang setiap hari. Sekitar 3,5 juta di antaranya berasal dari wilayah Jabodetabek, sementara sisanya datang dari berbagai kota di Pulau Jawa," kata BHS melalui keterangan resmi yang diterima JPNN, Minggu (10/8).
Mobilitas ini, kata BHS, sangat terbantu oleh ketersediaan berbagai moda transportasi, mulai dari jalan kaki, sepeda, becak, kuda, sepeda motor, mobil, hingga kereta api.
“Kalau pusat pemerintahan dipindah ke IKN, maka masyarakat yang berkepentingan langsung, termasuk perusahaan besar, BUMN, dan DPR, harus ke sana. Itu artinya kepentingan bisnis, pemerintahan, dan legislatif akan berpindah ke Kalimantan,” ujar BHS.
Dia memperkirakan hanya dua juta orang dari total 10 juta yang benar-benar berkepentingan langsung ke IKN, hampir semuanya hanya bisa menggunakan transportasi udara dan laut.
Dengan harga tiket pesawat rata-rata Rp 1,5 juta sekali jalan, biaya transportasi akan mencapai Rp 3 triliun per hari. Jika pulang-pergi, nilainya membengkak menjadi Rp 6 triliun, ditambah akomodasi sekitar Rp 1 juta per orang atau total Rp 2 triliun per hari.
“Artinya, total biaya menuju IKN sebagai pusat pemerintahan akan mencapai Rp 8 triliun per hari. Kalau dihitung setahun, rakyat akan mengeluarkan Rp 2.920 triliun. Inilah beban besar yang akan ditanggung rakyat akibat kebijakan ini,” tegasnya.
