jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan prioritas utama Kementerian P2MI adalah memperkuat kualitas pelindungan, bukan sekadar meningkatkan angka penempatan.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto meminta pelindungan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna penempatan,” kata Menteri Mukhtarudin dalam rapat koordinasi dan sosialisasi nasional bersama para peserta BP3MI se-Indonesia di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Senin, 24 November 2025.
Mukhtarudin mengungkapkan 80 persen persoalan Pekerja Migran terjadi di tahap rekrutmen sehingga BP3MI harus menjadi garda terdepan yang memastikan proses pendaftaran, seleksi, dan penempatan berjalan transparan dan sesuai prosedural.
Dia menekankan tidak boleh ada kepala balai atau pegawai yang terlibat kolusi atau pelolosan calon Pekerja Migran yang tidak memenuhi syarat atau nonprosedural.
“Pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas tanpa kompromi. Pejabat atau pegawai yang terbukti terlibat dalam penempatan ilegal akan dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian,” tegasnya.
Mukhtarudin juga menetapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran di internal kementerian maupun pada perusahaan penempatan (P3MI).
Kemudian terkait laporan pengaduan yang masuk agar direspons cepat dan ditindaklanjuti penanganannya.
“Dalam aspek pencegahan, BP3MI harus memperluas sosialisasi migrasi aman hingga desa-desa serta memperketat pengawasan di pelabuhan, bandara, dan titik-titik rawan. Koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, Imigrasi, dan lembaga terkait menjadi kunci memutus rantai sindikat pengiriman ilegal,” imbuhnya.
