jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menganggap keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi sejalan dengan aspirasi publik.
“Keputusan Presiden memberikan rehabilitasi merupakan sinyal penting bahwa negara hadir untuk mengoreksi ketidakadilan," kata dia kepada awak media, Rabu (26/11).
Menurut legislator fraksi PKB itu, tidak sedikit masyarakat memberikan dukungan terhadap Ira saat tersangkut kasus.
"Selama ini publik melihat Bu Ira adalah figur profesional yang bersih, dan keputusan ini mengembalikan kehormatan beliau,” lanjut Abdullah.
Dia mengatakan kasus yang menyeret Ira harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membedakan kebijakan korporasi dan tindak pidana korupsi.
“Penegak hukum jangan gegabah. Tidak semua keputusan bisnis yang berujung kerugian dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana korupsi," katanya.
Toh, kata Abdullah, dunia korporasi memiliki dinamika dan risiko tersendiri ketika perusahaan membuat kebijakan.
"Kebijakan perusahaan bisa saja merugi, tetapi itu belum tentu merupakan korupsi,” ujarnya.
