jpnn.com, JAKARTA - Polemik yang pecah sepanjang pekan terakhir antara diplomat senior Dino Patti Djalal dan Istana Kepresidenan telah membuka sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekadar soal frekuensi perjalanan dinas Presiden.
Namun, sejauh mana rakyat berhak mengetahui, mengukur, dan mengevaluasi cara pemimpinnya mengelola diplomasi atas nama mereka?
Ketika perdebatan ini lebih banyak melahirkan saling sindir ketimbang membuka data, PMKRI merasa terpanggil untuk mengajukan kerangka yang lebih jernih.
Pada akhir Mei 2026, Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menyampaikan kritik terbuka melalui video di media sosialnya.
Dia menyebut sejak menjabat, Presiden Prabowo menghabiskan satu dari setiap enam hari di luar negeri.
"Tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino, seraya menawarkan lima saran konkret: efisiensi via video call, optimalisasi forum multilateral, penjadwalan yang lebih terencana, memperbanyak penerimaan tamu negara di Jakarta, dan pendelegasian misi taktis kepada Menteri Luar Negeri.
Kritik ini ia bingkai bukan sebagai serangan, melainkan sebagai tanggung jawab moral seorang yang telah dianugerahi Bintang Mahaputera oleh Presiden sendiri.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons pada 1 Juni 2026. Di satu sisi, ia membeberkan sejumlah capaian: masuknya Indonesia ke BRICS, tarif nol persen di Uni Eropa, total investasi Rp 2.430 triliun menurut data BKPM, hingga klaim bahwa rombongan Prabowo telah dipangkas lebih dari separuh dibanding era sebelumnya menjadi 50–60 orang.
