jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menyerahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan penggelembungan biaya atau markup dalam pembangunan Whoosh.
"Dugaan markup, tuh, urusan hukum, urusan KPK," kata Ribka ditemui awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Selasa (28/10).
Dia mengaku akan mendukung KPK memeriksa pihak yang terlibat dalam dugaan kasus penggelembungan biaya pembangunan Whoosh.
"Biar saja semua yang ada indikasi itu, kami dukung persoalan itu untuk diperiksa, begitu saja PDI Perjuangan, ya," ujar Ribka.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan MY Esti Wijayanti menyebut ketum partainya Megawati Soekarnoputri pada 2015 sebenarnya sudah mengingatkan pembangunan Whoosh tidak dipaksakan.
"Ya, kalau soal Whoosh, saya kira Bu Megawati, kan, sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal," kata Esti di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
Legislator DPR RI itu menyebutkan Megawati pada 2015 bahkan mempertanyakan manfaat dari pembangunan Whoosh yang tereksekusi era Joko Widodo (Jokowi).
"Apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan, lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu," kata Esti menirukan pernyataan Megawati.
