jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 74 triliun untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi Sumatra.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, estimasi anggaran tersebut dibutuhkan karena adanya tambahan program mitigasi bencana, khususnya pembangunan sabo dam atau check dam di sejumlah titik wilayah rawan longsor.
"Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp 74 (triliun) lah sebenarnya. Tapi sesuai aturan kan kita mesti bikin rencana induk yang kami submit ke Kepala Bappenas untuk direview. Baru kemudian disetujui oleh dewan pengarah semua, baik itu BPK, Menko PMK dan seterusnya. Setelah semua dewan setuju, baru kemudian saya meminta anggaran kepada Menteri Keuangan," kata Dody dikutip Sabtu (17/1).
Pengajuan anggaran tersebut baru mencakup kebutuhan dari Kementerian PU. Sebab, dalam penanganan infrastruktur pascabencana, Kementerian PU juga bekerja bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan masih menunggu usulan tambahan anggaran dari kementerian tersebut.
Menurut Dody, kenaikan kebutuhan anggaran dipicu oleh tambahan pembangunan sabo dam di sejumlah daerah, terutama di Provinsi Aceh.
Longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues, kata dia, menjadi peringatan khusus bagi pemerintah guna memperkuat upaya pencegahan bencana dengan pembangunan sabo dam supaya air, sedimen, dan kayu tidak sampai menimbulkan dampak lebih besar di wilayah hilir.
"Sebenarnya jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wakeup alarm bagi saya," ujarnya.
Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan penanganan muara Sungai Tamiang dengan melakukan pengerukan.
