jabar.jpnn.com, CIANJUR - Polemik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Cianjur memasuki babak baru.
Tujuh Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar yang selama ini berada dalam barisan pro-perubahan menyatakan akan mengajukan keberatan resmi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat atas berbagai kebijakan organisasi yang dinilai menimbulkan ketidakpastian administrasi menjelang pelaksanaan Musda.
Ketujuh PK tersebut masing-masing berasal dari Kecamatan Cikadu, Cikalongkulon, Bojongpicung, Sukaluyu, Sukanagara, Kadupandak, dan Pagelaran.
Berdasarkan dokumen internal DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur, lima kecamatan mengalami penerbitan maupun perpanjangan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (PLT), satu kecamatan mengalami perubahan kepengurusan, dan satu kecamatan menghadapi persoalan mosi tidak percaya.
Menurut kelompok PK pro-perubahan, seluruh dinamika tersebut terjadi setelah mayoritas PK sebelumnya memberikan dukungan kepada Metty Triantika sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cianjur periode 2026–2031.
Kuasa hukum PK Partai Golkar Kabupaten Cianjur, Adi Supriadi, mengatakan pihaknya menolak dasar hukum yang digunakan DPD Kabupaten Cianjur dalam menerbitkan maupun memperpanjang sejumlah SK PLT.
"Keberatan kami didasarkan pada JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golkar di Daerah, khususnya Bab XV Aturan Peralihan Pasal 75," kata Adi dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Adi, Pasal 75 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa kepengurusan yang masa baktinya telah berakhir otomatis diperpanjang sampai terselenggaranya musyawarah tanpa perlu pembaruan Surat Keputusan.
.jpeg)
