jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut ada beberapa pemerintahan kabupaten atau kota menghabiskan sekitar 60-70 persen untuk belanja pegawai dari APBD.
Rifqi berkata demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal pemerintah pusat membatasi rekrutmen honorer di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).
"Saya ingin sampaikan di beberapa kabupaten atau kota misalnya ada belanja pegawainya itu lebih dari 60 dan 70 persen," kata dia, Senin.
Legislator fraksi NasDem itu mengatakan ruang fiskal untuk pembangunan daerah menjadi kecil ketika belanja pegawai mencapai 70 persen.
Menurutnya, pemerintahan daerah seharusnya memakai APBD untuk pembangunan, bukan belanja pegawai sampai 70 persen.
"Kita, kan, juga tidak boleh zalim ke masyarakat. Jangan sampai APBD itu kemudian justru tidak dihajatkan untuk pembangunan, tetapi untuk belanja pegawai," ujar Rifqi.
Dia mengatakan pada 2024-2025 negara total sudah merekrut 1,7 juta orang sebagai tenaga honorer dan berimplikasi ke dana negara.
"Oleh karena itu implikasi terhadap keuangan negaranya tidak kecil," ujarnya.
