jpnn.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Bhima mendesak pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional Karhutla 2026.
Dia juga mendorong pemerintah memperkuat strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar risiko kebakaran lahan maupun potensi kerugian ekonomi dapat ditekan.
"Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi," kata Bhima dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurur Bhima, perubahan pola karhutla yang mulai menjangkau wilayah di luar episentrum kebakaran selama ini menuntut pemerintah melakukan penyesuaian strategi pencegahan.
Dia menilai selama ini strategi pencegahan karhutla terlalu terfokus pada moratorium izin di lahan gambut Sumatra-Kalimantan, tetapi data 2026 menunjukkan ancaman sudah merambat ke lahan gambut di Papua Selatan.
Pemerintah juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha, khususnya perkebunan sawit dan pertambangan, termasuk kegiatan yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).
Audit tersebut menurut dia perlu diikuti dengan penegakan hukum dan keterbukaan hasil evaluasi kepada publik.
Selain itu, pemerintah harus memperkuat perlindungan masyarakat terdampak melalui penyediaan tempat pengungsian yang aman serta dukungan evakuasi medis bagi kelompok rentan. "Keselamatan rakyat adalah prioritas," ujarnya.
