jpnn.com, BEIJING - Pemerintah China menegaskan haknya dengan perusahaan minyak Venezuela harus tetap terjaga setelah Amerika Serikat merilis soal kesepakatan soal pengelolaan energi di negara Amerika Latin tersebut.
"Kami mengetahui soal kesepakatan tersebut. Saya ingin menekankan bahwa kerja sama China-Venezuela dilindungi oleh hukum internasional dan hukum kedua negara. Hak dan kepentingan sah China di Venezuela harus dilindungi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (1/9).
Pemerintah AS pada Senin (31/8) merilis rincian kesepakatan minyaknya dengan Venezuela melalui sebuah lembar fakta yang dimuat di situs resmi Gedung Putih, setelah Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan tersebut.
Berdasarkan kesepakatan itu, otoritas sementara Venezuela memberikan konsesi selama 100 tahun kepada North American Blue Energy Partners (NABEP), sebuah perusahaan swasta yang juga produsen minyak swasta terbesar kedua di Venezuela, untuk mengelola 17 ladang minyak dengan cadangan terbukti (proven reserves) mencapai sekitar 65 miliar barel.
Sebagai imbalannya, NABEP memberikan kepemilikan saham sebesar 35 persen kepada Office of Strategic Capital (OSC) yang berada di bawah Departemen Perang AS di perusahaan induknya.
"China selalu menganjurkan agar hubungan antar negara ditangani sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB, dan kerja sama ekonomi dan perdagangan antar negara harus mengikuti prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan kerja sama yang saling menguntungkan," tegas Guo Jiakun.
Dalam lembar fakta itu disebutkan bahwa NABEP juga memberikan hak untuk membeli dengan harga setara biaya produksi kepada Departemen Luar Negeri AS sebanyak 20 persen dari output seluruh ladang yang ada saat ini maupun di masa mendatang yang dioperasikannya, serta hak untuk mendapatkan penawaran lebih dulu (right of first refusal) terhadap 80 persen sisanya.
Pemerintah AS pun memiliki hak veto atas penunjukan anggota mana pun di dalam jajaran direksi NABEP, sementara mayoritas anggota dewan direksi harus merupakan warga negara AS. Kesepakatan antara pemerintah AS dan NABEP tunduk pada hukum AS dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan AS.
