jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menilai wajar aksi protes para gubernur terhadap pemangkasan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, para gubernur memiliki tanggung jawab politik untuk memenuhi janji pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat.
"Kebijakan efisiensi dan pemangkasan alokasi TKD pemerintah dalam nota APBN 2026 menimbulkan dampak ganda terhadap agenda otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Para gubernur memiliki hak untuk mempertanyakan dasar kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu kinerja," ujar Sultan melalui keterangan pada Sabtu (11/10).
Sultan mengapresiasi sikap para gubernur yang menunjukkan kekompakan. "Kita patut mengapresiasi para gubernur telah menunjukkan kekompakan dan memiliki tanggung jawab politik untuk menyampaikan keberatan. Sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat, mereka membutuhkan dukungan fiskal yang memadai," tegasnya.
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menjelaskan korelasi antara dukungan fiskal dan tanggung jawab politik. "Sangat wajar jika kebijakan efisiensi TKD sedikit banyak mengganggu kinerja para gubernur yang secara politik dapat menggerus tingkat kepercayaan publik," ungkapnya.
Namun di sisi lain, Sultan justru mengusulkan perubahan sistem pemilihan gubernur. "Oleh karena itu, kami mendorong agar ke depan jabatan gubernur tidak perlu lagi dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkada. Pilkada langsung cukup dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota sebagai titik berat otonomi daerah," usulnya.
Dengan sistem pilkada tidak langsung, menurut Sultan, gubernur dapat lebih fokus pada tugas pengawasan. "Gubernur cukup fokus melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap bupati/wali kota dan bertanggung jawab merealisasikan program-program yang telah ditetapkan pemerintah pusat," tutupnya. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
