jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo–Gibran akan segera memasuki tahun pertama kepemimpinannya pada 20 Oktober 2025 mendatang.
Selama satu tahun terakhir, Imparsial mencatat beberapa catatan penting di bidang pertahanan yang dianggap patut menjadi perhatian bersama.
Imparsial menilai bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran justru mempertegas rekonsolidasi militerisme di Indonesia.
"Alih-alih memperkuat agenda reformasi sektor keamanan yang telah diperjuangkan sejak dua dekade terakhir, pemerintah bersama DPR justru mengambil langkah-langkah yang mendorong dominasi peran militer di ranah sipil, baik secara legal-normatif maupun faktual-implementatif," ujar Annisa Yudha AS, Koordinator Peneliti Imparsial dalam jumpa pers yang ditayangkan melalui akun Imparsial di YouTube
Menurutnya, kecenderungan ini mengancam prinsip dasar supremasi sipil, melemahkan mekanisme akuntabilitas demokratis, serta membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada bentuk pemerintahan yang semakin autokratis.
Imparsial mencatat faktor-faktor ini terlihat jelas dari beberapa aspek di pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai berikut:
1. Militerisasi Ruang Sipil (Sekuritisasi)
Fenomena ini terjadi melalui tiga bentuk atau pendekatan:
