jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengkritik pola komunikasi publik pemerintah dalam menginformasikan kebijakan.
Terutama dalam menyampaikan mitigasi dampak konflik geopolitik terhadap ketersediaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai kerap tidak transparan, sehingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Fahmy menilai ketidakpastian informasi yang beredar acap kali berisiko menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi konsumen.
Tak jarang keterangan yang diberikan pihak otoritas terkait status harga energi setengah-setengah dan tidak menyentuh akar permasalahan sebenarnya.
“Nah, saya kira komunikasi publik dari pemerintah itu menurut saya amat buruk gitu ya. Jadi selama ini tidak memberikan apa keterangan secara utuh dan benar gitu ya,” ujar Fahmy saat dihubungi jpnn.com, baru-baru ini.
Terlebih itu, Fahmy memperingatkan spekulasi yang muncul di masyarakat akibat penjelasan yang tidak jelas ini, sangat berbahaya bagi stabilitas pasar.
Jika tidak segera diperbaiki, masyarakat dikhawatirkan akan melakukan aksi impulsif, seperti panic buying yang terjadi belakangan ini.
“Ini bahaya gitu ya, itu bisa mendorong justru adanya panic buying tadi, karena penjelasan pemerintah tidak begitu jelas dan tidak komprehensif gitu ya. Jadi memang harus diperbaiki tadi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah tadi, gitu ya,” katanya.
