jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan melalui investasi dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional.
Hingga Oktober 2025, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun, terdiri atas Rp 66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Inventasi tersebut dialirkan melalui skema pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur.
Komitmen dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam menjalankan amanah pembangunan ini.
“We are at the point of no return, Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Basuki, dikutip dari keterangan pers, Selasa (4/11).
Pembangunan IKN diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat IKN dan seluruh wilayah di sekitarnya.
