bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi terkait pelatihan paralegal, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta pengembangan Kekayaan Intelektual bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Selasa (20/1).
Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bupati Lombok Barat dan dihadiri oleh unsur pimpinan Kanwil Kemenkum NTB serta jajaran Pemkab Lombok Barat.
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam kesempatan tersebut melakukan koordinasi langsung dengan Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, Sekretaris Daerah, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat.
Koordinasi ini difokuskan pada penguatan sinergi dalam penyusunan Propemperda serta rencana pelatihan dan pendampingan paralegal di wilayah Lombok Barat.
Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa pelaksanaan pendampingan paralegal di Kabupaten Lombok Barat akan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
Pelatihan paralegal direncanakan berlangsung selama tiga hari secara daring melalui Zoom Meeting.
Selain itu, sebagai bentuk penguatan akses keadilan bagi masyarakat, Kanwil Kemenkum NTB juga merencanakan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Lombok Barat pada April 2026.
“Penguatan sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
