jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (KAGEOGAMA) mendukung rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebagai fondasi Indonesia Reference Price.
Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat transparansi dan daya tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas mineral.
Ketua Umum KAGEOGAMA periode 2024–2027, Sonny Yudhistira, mengatakan pembentukan BMKS tidak hanya berkaitan dengan mekanisme transaksi, tetapi juga bagaimana kekayaan geologi Indonesia dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi yang transparan dan memberikan manfaat bagi bangsa.
Urgensi pembentukan BMKS terlihat dari temuan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) terhadap lebih dari 6.500 transaksi ekspor dalam 2 bulan 13 hari.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut terdapat potensi tambahan sekitar US$5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga.
Pada penyampaian RAPBN 2027 di hari yang sama, pemerintah menargetkan BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BMKS diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk membangun harga referensi komoditas Indonesia.
“Ini momentum untuk memperbaiki hubungan antara sumber daya yang kita miliki dan nilai yang kembali kepada bangsa. KAGEOGAMA mendukung arahnya dengan satu prinsip: tata kelola harus berbasis ilmu, transparan, kompetitif, dan dapat dipercaya,” ujar Sonny dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8).
Siap Sumbang Basis Keilmuan
Wakil Ketua Umum KAGEOGAMA Mohamad Amin Ahlun Nazar, mengatakan pembentukan harga acuan perlu mempertemukan aspek geologi dengan mekanisme pasar.
