jpnn.com, JAKARTA - Program pembukaan rekening massal yang gencar dilakukan pemerintah dan industri perbankan nasional diminta tidak sekadar mengejar target angka semata.
Kuantitas jumlah rekening yang berhasil dibuka dinilai bukan satu-satunya tolok ukur kesuksesan program inklusi keuangan tersebut.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengingatkan bahwa esensi utama dari kepemilikan akun keuangan adalah bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka sehari-hari.
Menurutnya, pemerintah dan industri keuangan perlu memastikan rekening berbiaya rendah, mudah digunakan, interoperable dengan sistem pembayaran nasional, memiliki perlindungan data yang kuat, serta tidak menciptakan ketergantungan permanen kepada satu institusi keuangan tertentu.
“Dua ratus juta rekening tidak otomatis berarti dua ratus juta masyarakat sudah financially included. Setelah account ownership, tahap berikutnya adalah account usage dan akhirnya economic participation,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Fakhrul menambahkan bahwa kebijakan juga perlu disertai literasi keuangan dan perlindungan konsumen, terutama karena sebagian penerimanya merupakan masyarakat yang baru pertama kali memasuki sistem keuangan formal.
Menurutnya, rencana pemerintah yang memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga Indonesia yang memasuki usia 17 tahun perlu dilihat lebih luas daripada sekadar program inklusi keuangan.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari evolusi kedaulatan moneter Indonesia di era digital, ketika akses terhadap uang semakin bergantung pada akses terhadap infrastruktur tempat uang bergerak.
