jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi bahwa kebijakan tarif cukai rokok tidak boleh mematikan industri legal dan mengorbankan pekerja. Dukungan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (20/9).
"Kami sangat mendukung langkah strategis yang diambil oleh Menteri Keuangan. Kebijakan cukai harus proporsional dan tidak memberatkan pelaku usaha serta petani yang menjadi tulang punggung ekonomi," ujar Don Muzakir.
Selain mendukung kebijakan tersebut, Don Muzakir juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan impor bahan baku rokok. Ia menegaskan bahwa impor berlebihan telah menekan harga dan mengurangi penyerapan hasil panen petani lokal.
"Stop impor bahan baku rokok sekarang juga. Dengan demikian, petani tembakau dan cengkeh Indonesia dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dan pasar yang stabil," tegasnya.
Terkait maraknya peredaran rokok ilegal, Don Muzakir meminta pemerintah dan instansi penegak hukum untuk bertindak tegas. "Kami mendorong Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung untuk melakukan operasi besar-besaran terhadap industri rokok ilegal. Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri legal dan mencekik hidup petani," paparnya.
Ia mengungkapkan, rokok ilegal telah menyebabkan penurunan pendapatan petani hingga 30 persen di sejumlah daerah seperti Temanggung dan Madura. Karenanya, langkah konkret seperti moratorium kenaikan cukai dan penguatan pengawasan distribusi dinilai penting untuk melindungi kepentingan petani dan industri hukum.
Sebagai bentuk komitmen, Tani Merdeka Indonesia siap mendampingi pemerintah dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada petani serta menindak praktik kecurangan di sektor pangan dan tembakau. "Kami akan turun langsung memastikan distribusi dan serapan hasil pertanian berjalan adil tanpa manipulasi," pungkas Don Muzakir.
Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan petani menuju ketahanan pangan dan ekonomi yang berkeadilan. (tan/jpnn)
