bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi dengan Pemkot Mataram membahas Program Pendampingan Aktualisasi Pelatihan Paralegal yang akan dilaksanakan di 50 kelurahan.
Kegiatan koordinasi tersebut berlangsung, Rabu (14/1) di Ruang Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram.
Tim Kanwil Kemenkum NTB diterima langsung oleh Analis Hukum Muda Bagian Hukum Pemerintah Kota Mataram, Nofita Amir Husin.
Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan Surat Permohonan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang ditujukan kepada Wali Kota Mataram.
Dalam pertemuan tersebut, tim penyuluh hukum menegaskan bahwa program pendampingan aktualisasi merupakan tahapan krusial pasca pelaksanaan Pelatihan Paralegal.
Tahap ini menjadi sarana pembinaan lanjutan sekaligus memastikan keberlanjutan peran paralegal di tengah masyarakat.
Selain itu, disampaikan pula bahwa seluruh peserta Pelatihan Paralegal wajib melaksanakan aktualisasi lapangan sebagai syarat mutlak untuk memperoleh sertifikasi CPLA (Certified Paralegal of Legal Aid).
Aktualisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi paralegal, tidak hanya dari sisi pengetahuan hukum, tetapi juga keterampilan teknis dalam memberikan layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan.
