jpnn.com, JAKARTA - Rencana DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria pada 2 Oktober 2025 mendapat apresiasi dari kalangan petani. Tani Merdeka Indonesia menilai langkah parlemen ini sebagai momentum penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan agraria yang telah menahun.
“Rencana pembentukan Pansus oleh DPR RI menunjukkan keseriusan negara dalam mengurai konflik agraria dari akar masalahnya. Ini langkah besar yang patut kita apresiasi,” ujar Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, di Jakarta, Kamis (25/9).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan komitmen politik parlemen untuk menyelesaikan persoalan pertanahan yang kompleks. Pansus ini direncanakan disahkan dalam penutupan masa sidang dan akan menjadi wadah kerja lintas komisi.
“DPR akan membentuk Pansus penyelesaian konflik agraria dan mendorong pemerintah mempercepat kebijakan satu peta serta pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria,” kata Dasco dalam audiensi bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan perwakilan organisasi petani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).
Merespon hal tersebut, Don Muzakir menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria. Menurutnya, kelembagaan yang khusus dan permanen mutlak diperlukan untuk mengkoordinasikan program reforma agraria.
“Kami mendesak agar pembentukan Badan Reforma Agraria ini segera direalisasikan. Untuk menyelesaikan masalah yang sistemik dan masif, kita butuh lembaga yang fokus, tidak terfragmentasi, dan memiliki otoritas yang jelas. Badan ini akan menjadi motor penggerak yang memastikan redistribusi aset, legalisasi aset, dan penyelesaian konflik berjalan secara terpadu dan berkelanjutan, bukan hanya proyek sesaat,” tegas Don.
Tani Merdeka Indonesia menilai sinergi antara DPR dan pemerintah dalam membenahi tata kelola agraria merupakan langkah strategis. Don Muzakir juga mengapresiasi kebijakan konkret pemerintah seperti pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pemberantasan mafia tanah, serta percepatan reforma agraria.
“Upaya ini menunjukkan bahwa perjuangan petani tidak diabaikan negara. Pemerintah dan DPR kini berjalan dalam visi yang sama: membereskan konflik agraria sekaligus memperkuat kedaulatan petani,” ujarnya.
