jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sukses mengambil langkah strategis memperkuat kemandirian energi nasional lewat sumur minyak rakyat.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut positif Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 terkait legalitas sumur minyak rakyat.
“Selama ini masyarakat mengolah minyak itu dengan label ilegal. Dengan lahirnya Permen ESDM 14/2025, setelah adanya legalisasi dengan syarat: UMKM, BUMD, dan koperasi tentu ini angin segar,” kata Herman Deru dikutip Selasa (21/10).
Menurutnya, sumur rakyat membantu perekonomian daerahnya lantaran pemerintah telah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat sebesar 80 persen dari Indonesian Crude Oil Price (ICP).
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian penghasilan bagi penambang sekaligus mendorong kegiatan produksi berjalan di bawah aturan resmi.
“Apalagi harganya ini dinaikkan, kalau dulu 70 persen dari ICP, sekarang Pertamina menerimanya 80 persen dari harga ICP,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Pakar Energi Universitas Sriwijaya (UNSRI), M. Taufik Toha, mengatakan kebijakan sumur rakyat menjadi tonggak baru dalam tata kelola energi nasional.
Dia menyebut di Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan, jumlah penambang sumur minyak rakyat sangat banyak dan memang perlu diregulasi.
