jpnn.com, JAKARTA - Barisan Jaringan Organisasi Kampus 98 (BJORKA 98) menggelar diskusi publik bertajuk “Kajian Kritis terhadap Pertahanan Negara” di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/4).
Kegiatan ini diinisiasi oleh para mantan aktivis 1998 sebagai respons atas dinamika kebijakan pertahanan nasional yang dinilai memerlukan perhatian serius.
Dalam forum tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya pertahanan negara sebagai upaya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Mereka juga mengaitkan isu pertahanan dengan kondisi geopolitik global, seperti konflik Rusia dan Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah yang dinilai berpotensi berdampak luas.
Oversight of Indonesia's Democratic Policy Setyo Purwanto menegaskan bahwa konsep pertahanan tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer semata.
“Perang bukan hanya tentang jumlah tentara dan kecanggihan alutsista semata, bahkan harus lebih melihat pertahanan dalam jangka panjang dari segi yang lain,” ujarnya.
Sejumlah narasumber juga mengkritisi peran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dinilai perlu kembali fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
Hari Purwanto dari Studi Demokrasi Rakyat, menilai kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip konstitusi dapat berdampak pada tata kelola pemerintahan.
