jpnn.com, BOGOR - PT Sentul City Tbk berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan, kepentingan warga, dan tanggung jawab hukum di tengah dinamika yang berkembang di kawasan tersebut.
Di samping itu Sentul City tetap menjalankan proses penyerahan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan PTUN Nomor 51/G/TF/PTUN.Bdg yang mewajibkan PT Sentul City Tbk menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Sebagian aset PSU telah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku, dan proses tersebut terus berjalan melalui koordinasi dengan instansi terkait yang terus dilakukan pembinaan serta pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana dalam amar putusan PTUN No.51/G/TF/PTUN.Bdg. Kami mendukung Pemkab Bogor,” ujar Maesa Putri, PR PT Sentul City Tbk dalam keterangan persnya.
Menurutnya, di balik proses administratif dan hukum yang berjalan, terdapat pula harapan agar kawasan yang telah tumbuh selama puluhan tahun itu tetap menjadi ruang hidup yang nyaman bagi masyarakat.
Maesa mengatakan PT Sentul City Tbk memahami aspirasi yang disampaikan sebagian warga terkait pengelolaan PSU di kawasan tersebut.
“Sebagai pengembang kawasan terpadu yang telah berkembang selama puluhan tahun dan masih terus melaksanakan pengembangan di berbagai area, kami ingin menegaskan bahwa Sentul City pada prinsipnya mendukung proses penyerahan PSU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami aspirasi yang disampaikan sebagian masyarakat,” kata Maesa.
Pernyataan ini sekaligus menjawab protes sejumlah warga Sentul City terkait pengelolaan PSU. Di sisi lain, perusahaan menyebut kawasan pengembangan di Sentul City hingga kini masih terus berjalan, termasuk sejumlah area yang belum selesai dibangun serta landbank yang akan dikembangkan di masa mendatang.
